[News Article]

Kunjungan PM Irak ke Moskow Ditengah Memanasnya Kawasan

Muhammad Farhan Pratomo

Perdana Menteri (PM) Irak, Mohammad Shia Al-Sudani melakukan lawatan resmi ke Moskow, Rusia pada Selasa (10/06). Dalam kunjungan ini, Mohammad Shia Al-Sudani mendiskusikan beberapa isu penting dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Isu-isu tersebut meliputi politik, ekonomi hingga keamanan kawasan. Salah satu poin utama yang didiskusikan kedua negara adalah kerjasama Rusia-Irak di bidang energi, khususnya dalam ruang lingkup OPEC. Hal ini menyangkut peran sentral kedua negara dalam organisasi tersebut. Irak sendiri merupakan produsen minyak bumi terbesar OPEC setelah Arab Saudi, sementara Rusia dan negara-negara sekutu produsen minyak lain tergabung dalam OPEC+. Di sisi lain, hal yang turut disorot adalah peran perusahaan minyak sebagai bentuk investasi Rusia di Irak. Sujak 2017, perusahaan minyak Rosneft telah menandatangani kontrak dengan pemerintah regional di Kurdistan Irak. Kontrak ini meliputi eksplorasi, pengeboran dan penambangan minyak hingga pembangunan infrastruktur terkait.

Kunjungan ini terjadi di tengah eskalasi konflik Israel-Palestina setelah kelompok Hamas melancarkan serangan ke Israel beberapa hari sebelumnya. Dalam pertemuan ini, Al-Sudani telah meminta Rusia untuk menjadi mediator konflik. Lebih lanjut, Al-Sudani telah menyebut hal ini sebagai sebuah “tanggung jawab moral” negara-negara besar. Terlepas dari semua itu, hubungan Rusia-Irak kedepannya akan ditentukan oleh kondisi geopolitik dan regional baik di Eropa Timur maupun Timur Tengah.

Referensi:

Reuters. (2023). Putin hosts Iraqi PM in Kremlin, hails cooperation in OPEC+. https://www.reuters.com/world/putin-hosts-iraqi-pm-kremlin-hails-cooperation-opec-2023-10-10/

The Moscow Times. (2023). Iraqi PM Asks Putin to Mediate Israel-Hamas War. https://www.themoscowtimes.com/2023/10/11/iraqi-pm-asks-putin-to-mediate-israel-hamas-war-a82736

The National News. (2023). Iraqi leader Al Sudani in Moscow to discuss Middle East situation with Putin. https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/2023/10/10/iraqi-leader-al-sudani-in-moscow-to-discuss-middle-east-situation-with-putin/

The Kremlin. (2023). President of Russia.. https://en.kremlin.ru/events/president/news/72473/print

Laporan Prancis-Jerman: Keanggotaan Multilevel sebagai Solusi Ekspansi Uni Eropa

Arya Ahmad Afani

Tim ahli Think Tank Prancis-Jerman merilis laporan mengenai proposal reformasi Uni Eropa (UE) untuk menghadapi tantangan pada abad 21 (18/09). Beberapa poin inti yang dibahas mencakup keanggotaan multilevel, penguatan rule of law, pengurangan anggota komisi dan parlemen, pencabutan veto nasional, peningkatan anggaran, dan perluasan voting mayoritas bersyarat. Para ahli tersebut menilai bahwa UE secara institusi dan kebijakan yang ada saat ini belum siap untuk melakukan perluasan anggota. Pelanggaran rule of law oleh Polandia, veto Hungaria terhadap sanksi Rusia, dan veto Yunani terhadap pelanggaran HAM Tiongkok. Ide mengenai keanggotaan multilevel yang membagi UE menjadi empat lapisan bertujuan untuk mengakomodasi pluralitas kepentingan dari negara anggota atau kandidat.

Meskipun demikian, ide mengenai keanggotaan multilevel menuai kritik dari negara kandidat UE karena dinilai sebagai upaya untuk menjauhkan mereka dari lingkaran dalam UE dan memperkuat dominasi Prancis-Jerman. Ukraine telah menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima keanggotaan ‘kelas dua’ sebab kontribusinya dalam menjaga perdamaian di Eropa. Selain itu, para ahli juga menilai bahwa keanggotaan multilevel akan mubazir, mengingat UE memiliki European Neighborhood Policy dan artikel 20 TEU untuk mengakomodasi peningkatan kerja sama dengan negara non-UE. Terlepas dari semua itu, Laporan ini menandakan bahwa Prancis-Jerman masih memainkan peran sentral dalam formulasi agenda UE.

Referensi

Franco-Germany Working Group. (2023). (rep.). Sailing on High Seas: Reforming and Enlarging the EU for the 21st Century. Paris-Berlin: Franco-Germany Group.

Lynch, S. (2023, September 29). Ukraine makes clear it won’t accept second-class EU membership. POLITICO. https://www.politico.eu/article/ukraine-wont-accept-second-class-eu-membership-pm-denys-shmyhal/

Kemenangan Politikus Pro-Cina di Pemilu Maladewa: Bakal Ubah Arah Kebijakan Luar Negeri?

Irfan Ahmad Yasin

Sebanyak 53 persen suara berhasil diraup Mohamed Muizzu atas presiden pertahana, Ibrahim Mohamed Solih, dengan 46 persen suara. Muiz menang di putaran kedua yang diadakan pada 30 September lalu. Kemenangan Muiz memberikan asumsi kemungkinan perubahan arah kebijakan luar negeri Maladewa nantinya. Muiz yang dikenal sebagai politikus pro-China membawa kemungkinan akan meninggalkan sekutu lamanya, India, yang selama bertahun-tahun mengalami konflik sengketa perbatasan dan perselisihan geopolitik dengan China. Hal ini didukung dengan sejak awal kampanye, Muiz sering berkoar-koar mengenai “India Out” kepada khalayak. Muiz ingin mengembalikan kesepadanan hubungan dagang yang selama ini dinilai terlalu condong ke India. Selain itu, Ia berjanji akan mengusir pasukan India dari Maladewa.

Muiz menilai, kepemimpinan Solih membiarkan pengaruh India tidak terkendali di Maladewa. Meskipun demikian, kepercayaan publik memilih Muiz terlepas dari kekhawatiran publik atas pengaruh India. Rakyat percaya Muiz akan mengatasi kegagalan pemerintah atas kondisi ekonomi dan pemerintahan selama masa Solih. Mantan Menlu Maladewa, Ahmed Shaheed, berpendapat Muiz tidak akan secara ekstrem merombak kebijakan luar negeri terhadap India. Akan tetapi, Muiz akan berusaha meminimalisir ketidaksetujuan publik atas proyek-proyek China di beberapa wilayah Maladewa. Sementara itu, Muiz sendiri telah berkontribusi dalam program pembangunan pemerintah sebelumnya, yang mana sebagian didanai oleh sumbangan finansial dari infrastruktur Belt and Road Tiongkok.

Referensi:

Mulyana, Cahya. (2023, Oktober 01). Mohamed Muizzu Raih Kemenangan di Pemilihan Presiden Maladewa. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/internasional/617751/mohamed-muizzu-raih-kemenangan-di-pemilihan-presiden-maladewa

CNN Indonesia. (2023, Oktober 04). Politikus Pro-China Menang Pemilu Maladewa, Bisa Tinggalkan India. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231003195752-113-1006736/politikus-pro-china-menang-pemilu-maladewa-bisa-tinggalkan-india

Referendum Masyarakat Asli Australia 2023 Gagal, Kampanye ‘Yes’ Dinilai Kurang Efektif

Rayhan Amadheya Totokusumo

Secara mengejutkan, referendum The Voice Australia tahun 2023 gagal diloloskan dengan margin yang signifikan. Hasil ini, memberikan pukulan terhadap harapan pengakuan konstitusional bagi masyarakat First Nations dan pembentukan badan penasehat Masyarakat Adat. Hasil awal dari Komisi Pemilihan Umum Australia (AEC) menunjukkan bahwa mayoritas dari 17,6 juta pemilih terdaftar di negara tersebut telah memberikan suara mereka mendukung kampanye “no”. Berdasarkan proyeksi dari berbagai sumber berita, tampaknya kampanye “yes” tidak menampilkan hasil yang memuaskan. Referendum yang diusulkan bertujuan untuk mengakui masyarakat adat dalam konstitusi Australia dan membentuk badan penasehat masyarakat adat untuk memandu kebijakan pemerintah mengenai mereka.

Kegagalan referendum telah meninggalkan dampak yang besar bagi negara ini, khususnya di kalangan komunitas First Nations. Banyak yang menganggapnya sebagai penolakan terhadap rekonsiliasi dan penentuan nasib sendiri. Penolakan tumbuh oleh partai-partai politik konservatif mengkritik proposal tersebut karena kurang rinci dan menduplikasi badan penasihat yang sudah ada. Hasil referendum juga menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan referendum di Australia pada masa depan, karena hal ini mungkin akan membuat para pemimpin enggan melakukan perubahan konstitusi karena tingginya standar keberhasilan. Perdebatan mengenai pengakuan masyarakat adat dan rekonsiliasi di Australia masih jauh dari selesai, dan negara ini harus bergulat dengan konsekuensi dari keputusan ini selama bertahun-tahun yang akan datang.

Referensi

Beaumont, A. (2023). Voice to Parliament referendum has been heavily defeated nationally and in all states. The Conversation. Retrieved 16 October 2023 from https://theconversation.com/voice-to-parliament-referendum-has-been-heavily-defeated-nationally-and-in-all-states-213156

Whiteman, H. (2023). Australians vote No in referendum that promised change for First Nations people but couldn’t deliver. CNN. Retrieved 16 October 2023 from https://edition.cnn.com/2023/10/14/australia/australia-referendum-results-intl-hnk/index.html

Intervensi PBB di Haiti: Usaha keamanan yang membawa Kontroversi

Bima Putra Nur Firdaus

Pemerintah Haiti meminta bantuan PBB untuk mengatasi kekerasan dan memulihkan keamanan di Haiti. Saat ini Haiti dihadapkan pada gelombang kekerasan yang semakin meluas. Menurut PBB, lebih dari 350 nyawa telah hilang akibat tindakan main hakim sendiri dan eskalasi kekerasan geng. Situasi ini mengakar dalam sejarah Haiti yang penuh tantangan, termasuk tekanan dari Prancis yang menuntut pembayaran reparasi yang besar setelah merdeka, serta pendudukan AS yang menerapkan segregasi ras, kerja paksa, dan tindakan represif lainnya. Bencana alam, seperti gempa bumi tahun 2010, juga memperparah situasi.

Dengan 13 suara mendukung dan 2 abstain, PBB memberikan izin untuk misi Dukungan Keamanan Multinasional yang dipimpin Kenya, bertujuan mengamankan infrastruktur vital. Perlu dicatat bahwa pemimpin Haiti saat ini, Ariel henry, dianggap tidak sah oleh banyak penduduk Haiti karena tidak adanya pemilu sejak tahun 2016.

Campur tangan ini bisa kontroversial, tidak hanya karena pasukan PBB dapat dilihat sebagai penopang kepemimpinan Ariel, tapi juga mengingat sejarah upaya pemeliharaan perdamaian sebelumnya yang dianggap menambah masalah, termasuk skandal pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian PBB dan penyebaran wabah kolera. Karena itu, Human Rights Watch menyerukan perlindungan dan transparansi dalam misi ini. Keberhasilan misi tidak hanya tergantung pada penanganan tantangan keamanan, tapi juga kemanusiaan, ekonomi, dan politik di Haiti.

Refrensi:

Council on Foreign Relations. (2023). Haiti’s Troubled Path to Development. https://www.cfr.org/backgrounder/haitis-troubled-path-development#chapter-title-0-4

Foreign Policy. (2023). More Police Won’t Solve Haiti’s Crisis. https://foreignpolicy.com/2023/07/04/haiti-crisis-henry-police-gangs-security-politics-united-states/#cookie_message_anchor

ReliefWeb. (2023). Haitians Turn to Mob Justice as the Gang Threat Festers. https://reliefweb.int/report/haiti/haitians-turn-mob-justice-gang-threat-festers

Reuters. (2019). Haitians say underaged girls were abused by U.N. peacekeepers. https://www.reuters.com/article/us-haiti-women-peacekeepers-idUSKBN1YM27W

Reuters. (2023). UN says over 350 killed by Haiti vigilante groups as thousands flee gang warfare. https://www.reuters.com/world/americas/more-than-350-killed-by-haiti-vigilante-groups-thousands-flee-gang-warfare-says-2023-08-18/

Reuters. (2023). Kenyan officials meet with Haiti police to discuss gangfighting force. https://www.reuters.com/world/americas/kenyan-delegation-meeting-haitian-police-chief-assess-security-force-source-2023-08-21/

UN News. (2023). Security Council authorizes ‘historic’ support mission in Haiti. https://news.un.org/en/story/2023/10/1141802

Krisis Imigran Afghanistan: Respons Pakistan, Tantangan Perlindungan, dan Dukungan UNHCR-IOM

Yajna Paramitha Amanda

Berdasarkan data UN high commissioner for refugees (UNHCR), terdapat 700.000 imigran berasal dari Afghanistan yang meninggalkan Pakistan untuk mencari perlindungan dari krisis hak asasi manusia yang disebabkan oleh pemerintahan Taliban. Namun, pemerintah Pakistan memutuskan untuk mendeportasi seluruh imigran Afghanistan yang tidak berhasil mendapatkan izin untuk menjadi pengungsi di Pakistan. Menteri Dalam Negeri Sarfaraz Bugti pada konferensi pers pasca pertemuan menyatakan bahwa para imigran memiliki waktu hingga 1 November untuk dapat kembali secara sukarela. Keputusan ini disebut sebagai respons langsung dari pemerintah Pakistan dalam menanggapi ketegangan dimana Pakistan menyalahkan Taliban sebagai penyebab kebangkitan terorisme Islam yang mematikan dan tak terkendali akhir-akhir ini di Pakistan.

Imigran didorong untuk mengajukan permohonan dari Pakistan untuk program pemukiman kembali di Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan negara-negara lain. Meskipun begitu, terdapat hanya 200.000 orang telah dimukimkan kembali, sedangkan imigran lainnya, terutama perempuan dan anak-anak, masih belum mendapatkan status yang jelas. Dalam menanggapi permasalahan ini, UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) sangat mengapresiasi Pakistan karena telah memberikan suaka kepada pengungsi dari Afghanistan selama empat dekade. Maka dari itu, kedua institusi tersebut siap untuk memberikan dukungan dalam mengembangkan mekanisme yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengelola imigran Afghanistan yang membutuhkan perlindungan internasional.

Referensi

Baloch, M., & Ellis, H. (2023, October 14). ‘We’re so fearful’: Pakistan rounds up Afghan refugees for deportation. The Guardian. Retrieved October 17, 2023, from https://www.theguardian.com/global-development/2023/oct/14/afghans-living-in-fear-pakistan-to-deport-17m

Bidel, S. H. (2023, October 7). UN agencies call on Pakistan to protect Afghan refugees. UN News. Retrieved October 17, 2023, from https://news.un.org/en/story/2023/10/1142022

Human Rights Watch. (2023, October 12). Pakistan: Drop Threat to Deport Afghans. Retrieved October 17, 2023, from https://www.hrw.org/news/2023/10/12/pakistan-drop-threat-deport-afghans

VOA Indonesia. (2023, October 3) Pakistan akan Mulai Deportasi Massal 1,7 Juta Imigran Ilegal Afghanistan. VOA Indonesia. Retrieved October 17, 2023, from https://www.voaindonesia.com/a/pakistan-akan-mulai-deportasi-massal-1-7-juta-imigran-ilegal-afghanistan/7295470.html